Surat Edaran Dirjendikti Nomor 7 Tahun 2020 Wacana Penerapan Nomor Ijazah Nasional Dan Metode Verifikasi Ijazah Secara Elektronik - Kingramli.Com

Hai Sobat

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 perihal Pendidikan Tinggi , Ijazah merupakan dokumen yang diberikan terhadap lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi selaku pengakuan terhadap prestasi menimba ilmu dan/atau solusi aktivitas studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Selanjutnya untuk ketertiban dalam penerbitan Ijazah sudah dikontrol mengenai Penomoran Ijazah Nasional dan metode verifikasi Ijazah secara elektronik dalam Peraturan Menteri Riset , Teknologi , dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 perihal Ijazah , Sertifikat Kompetensi , Sertifikat Profesi , Gelar , dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas , Direktoral Jenderal Pendidikan Tinggi mengeluar edaran nomor 7 Tahun 2020 perihal Penerapan Nomor Ijazah Nasional dan Sistem Verifikasi Ijazah secara Elektronik.

Edaran tersebut mengharuskan seluruh ijazah lulusan Pendidikan Akademik dan Pendidikan Vokasi sudah wajib menggunakan Nomor Ijazah Nasional mulai tanggal 28 Desember 2020 , dan melengkapi data nomor Ijazah lulusan pada PDDIKTI sehingga Ijazah tersebut sanggup diverifikasi pada SIVIL

Untuk lebih jelasnya , berikut merupakan Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal Penerapan Nomor Ijazah Nasional dan Sistem Verifikasi Ijazah secara Elektronik.

Keep stay di blog kami untuk update gunjingan dan postingan menawan lainnya.

Surat edaran sanggup di download di link berikut

SURAT EDARAN 

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN NOMOR IJAZAH NASIONAL DAN SISTEM VERIFIKASI IJAZAH SECARA ELEKTRONIK

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I - XV
3. Pemimpin Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Lain atau LPNK

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 perihal Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset , Teknologi , dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 perihal Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset , Teknologi , dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 perihal Ijazah , Sertifikat Kompetensi , Sertifikat Profesi , Gelar , dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 perihal Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 perihal Pendidikan Tinggi , Ijazah merupakan dokumen yang diberikan terhadap lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi selaku pengakuan terhadap prestasi menimba ilmu dan/atau solusi aktivitas studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Selanjutnya untuk ketertiban dalam penerbitan Ijazah sudah dikontrol mengenai Penomoran Ijazah Nasional dan metode verifikasi Ijazah secara elektronik dalam Peraturan Menteri Riset , Teknologi , dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 perihal Ijazah , Sertifikat Kompetensi , Sertifikat Profesi , Gelar , dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Riset , Teknologi , dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 , sudah dijalankan Penomoran Ijazah Nasional dan verifikasi Ijazah secara elektronik dengan ketentuan selaku berikut:

1. penomoran Ijazah bagi lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi pada perguruan tinggi mengikuti metode Penomoran Ijazah Nasional (PIN) pada laman https://pin.kemdikbud.go.id/ yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
2. verifikasi Ijazah dijalankan lewat metode verifikasi Ijazah secara elektronik (SIVIL) pada laman https://ijazah.kemdikbud.go.id/ dan berlaku selaku pengesahan; dan
3. sistem PIN dan SIVIL mulai dipraktekkan di perguruan tinggi paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri Riset , Teknologi , dan Pendidikan.Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tersebut diundangkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas , kami sampaikan terhadap seluruh pemimpin perguruan tinggi dan Kepala LLDIKTI bahwa:

1. seluruh Ijazah lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi mulai tanggal 28 Desember 2020 wajib mengunakan Nomor Ijazah Nasional;
2. agar melengkapi data nomor Ijazah lulusan pada PDDIKTI sehingga Ijazah tersebut sanggup diverifikasi pada SIVIL.

Atas perhatian dan koordinasi yang bagus , kami sampaikan terima kasih.

Jakarta , 3 Desember 2020
Direktur Jenderal ,
ttd
Nizam
NIP. 196107061987101001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Menteri Ketenagakerjaan;
4. Kepala Badan Kepagawaian Negara;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

SALINAN EDARAN DIRJENDIKTI NOMOR 7 TAHUN 2020

Share :

Share this post